Indonesia dan Belanda Perkuat Kerjasama Penegakan Hukum dan Keamanan

Publication date: 2018-01-18 08:50

Penguatan kepastian hukum, akuntabilitas insitusi, akses keadilan yang setara, serta pembahasan mengenai pernikahan dini dan kejahatan siber berkontribusi terhadap penguatan negara hukum di Indonesia dan Belanda. Dengan DNA hukum yang sama serta kerja sama bilateral yang telah berlangsung lama, Belanda dan Indonesia memiliki kesempatan unik untuk belajar dari pengalaman masing-masing dan saling berkontribusi untuk memperkuat negara hukum dan institusi hukum di kedua negara.

INRL1Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, saat memberi kata sambutan

Acara “Indonesia-Netherlands Rule of Law and Security Update 2018” akan menyoroti kerjasama antara Indonesia dan Belanda serta institusi kedua negara di bidang penegakan hukum dan keamanan yang telah berlangsung selama ini, seperti melalui pengembangan kapasitas, penelitian bersama, dan pelatihan dan pertukaran teknis. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk lebih memperkuat dan mengembangkan kerja sama timbal balik di masa mendatang. Pertemuan ini akan berlangsung pada tanggal 17-18 Januari 2018 di Jakarta dan akan dihadiri oleh berbagai peserta dari Indonesia dan Belanda, termasuk dari pemerintahan, lembaga negara independen, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan profesional lainnya.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Muhammad Hatta Ali mengatakan bahwa dengan akar sistem hukum yang sama, kolaborasi antara Belanda dan Indonesia tidak hanya penting, namun juga strategis. Lebih lanjut, Ia mengatakan bahwa kemitraan yang setara antara Indonesia dan Belanda perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas
aparatur pengadilan. Hal yang sama dikemukakan oleh Ketua Mahkamah Agung Belanda (Hoge Raad), yang mengatakan bahwa “konsistensi kasus hukum penting untuk kesejahteraan rakyat dan potensi ekonomi suatu negara. Kami juga senang dapat bekerja sama dengan Mahkamah Agung untuk lima tahun ke depan untuk memperkuat sistem kamar mereka.”


INRL2_Menteri Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Prof.Dr.Bambang Brodjonegoro PhD

Kolaborasi Belanda-Indonesia di bidang penegakan hukum dan keamanan tidak terbatas pada kerja sama antar Mahkamah Agung kedua negara. Pada hari Rabu, 17 Januari 2018 dalam acara Indonesia-Netherlands Rule of Law and Security Update, para pejabat tinggi dari kedua negara akan memaparkan mengenai berbagai aspek kerjasama kedua negara di bidang penegakan hukum, antara lain: Menteri Hukum dan HAM Dr. Yasonna H. Laoly S.H. M.Sc, Menteri Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Prof. Dr. Bambang Brodjonegoro PhD., Perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan perwakilan dari Kementerian Luar Negeri dan Mahkamah Agung Belanda. Dalam kesempatan ini, mereka akan memaparkan prioritas pemerintah kedua negara untuk meningkatkan kerja sama penegakan hukum di bidang mereka masing-masing.

Pada hari kedua, pertemuan tersebut akan lebih lanjut membahas berbagai topik dalam 12 panel ahli, antara lain akses keadilan yang setara, pencegahan dan penanggulangan kejahatan siber, pemulihan aset, dan tantangan investasi. Sesi panel akan ditutup dengan diskusi antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali SH., MH., dan Ketua Mahkamah Agung Kerajaan Belanda (Hoge Raad) mr. M.W.C. Feteris.

Pertemuan yang berlangsung selama dua hari ini diselenggarakan oleh berbagai pihak dan institusi, termasuk Working Group Indonesia Justice and Development of the Knowledge Platform Security and Rule of Law (KPSRL) yang termasuk di dalamnya Van Vollenhoven Institute – Universitas Leiden dan Centre for International Legal Cooperation (CILC) di Belanda; serta Kemitraan – the Partnership for Governance Reform, Universitas Atma Jaya, Universitas Indonesia, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Nuffic Netherlands Education Support Office (NESO), dan International Development Law Organization (IDLO) di Indonesia.

Diperbaharuai terakhir 2018-01-22 03:33